GILIRAN KEPALA DESA UNJUK RASA DI GEDUNG DPR

JAKARTA (22/2/2010)  Puluhan ribu kepala desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) hari ini berunjuk rasa mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut disetujuinya Rancangan Undang-undang (RUU) Desa dan RUU Pembangunan Pedesaan.
   
Dalam unjuk rasa tersebut, kepala desa dan perangkat desa datang dari seluruh Indonesia menggunakan bis sewaan yang berjumlah lebih dari 900 bis. Menurut estimasi, biaya penyewaan satu bis untuk perjalanan dari luar Jakarta berkisar antara Rp 8 – 10 juta sehingga setidaknya Rp9 mililar dibutuhkan Parade Nuasantara utuk menggelar unjuk rasa hari ini. Parade Nusantara tidak membiayai aksi unjuk rasa dan juga tidak meminta sponsor dari pihak manapun karena kegiatan ini dibiayai secara swadaya oleh kepala desa dan warganya masing-masing.

Aksi Parade Nusantara ini adalah pilihan paling akhir setelah semua jalur yang diupayakan bertahun-tahun mengalami jalan buntu. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, UU Pemerintahan Desa dan UU Pembangunan Perdesaan ini telah diperjuangkan oleh Parade Nusantara sejak akhir tahun 2006 dan terus dikawal. Tapi, hingga sekarang, janji dan kenyataan tak beriringan, UU Desa  akhirnya mentah dan mengalami kegagalan untuk ditetapkan sebagai Undang-undang.

GILIRAN PERANGKAT DESA DEMO KE DPR

Ratusan perangkat desa dari beberapa daerah yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar aksi damai di depan Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta Rabu (3/2/2010) menuntut status kepegawaian menjadi PNS dan menuntut pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Perangkat desa bukan hanya kepala desa (kades), sekretaris desa (sekdes) tetapi juga kaur pemeritahan, kaur ekonomi dan pembangunan, kaur kesra. Saat ini baru sekdes yang diangkat menjadi PNS.

AKSI MASSA 100 HARI KIB JILID II

Rakyat indonesia semakin dewasa dalam berdemo. Terbukti dalam dua aksi massa yang terbilang besar-besar dan hampir diseluruh Indonesia. Pertama, saat peringatan Hari Anti Korupsi Dunia dan kedua kemarin 28 Januari 2010. Mencerminkan kwalitas para pengunjuk rasa yang tidak gampang, yang bisa antisipasi adanya penyusupan. Kita ambil hikmahnya dari pendemo, tanpa melihat apakah ada tendensi, mereka menyuarakan aspirasi rakyat, atas nama rakyat demi terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama menuju kemakmuran dan kejayaan bangsa. Kita bandingkan saat orde baru, terlihat mulus ternyata keropos didalam.


Kemarin kamis 28 Januari 2010 di Jakarta,

JADWAL AKSI DEMO 28 JANUARI 2010

JAKARTA, Gerakan Indonesia Bersih (GIB) mengklaim bahwa aksi unjuk rasa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 28 Januari 2010 akan diikuti oleh 10.000 massa. Koordinator Lapangan Aksi 28 Januari 2010, Ton Abdilah Haz mengatakan aksi ini akan diikuti oleh 64 elemen organisasi.

Ton mengatakan hal ini saat rapat koordinasi persiapan aksi 28 Januari di hadapan 70 peserta dari 64 organisasi, di di Kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta. "Aksi nanti diikuti 64 elemen organisasi. Estimasi massa 10.000 orang dari elemen masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan buruh," ujar Ton, Selasa (26/1/2010).

DEMONTRASI 28 JANUARI 2010 MAKIN DEKAT

Akankah sama demontrasi 28 januri 2010 dengan demontrasi 9 desember 2009 yang berujung damai? Aparat kepolisiaan Jawa timur mengerahkan 2.900 personil disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa 100 hari kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II di Surabaya.

"Mereka adalah gabungan dari Kepolisian Daerah Jatim, Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya, Polres Surabaya Utara, Polres Surabaya Selatan, Polres Surabaya Timur, Polres Gresik, Polres Sidoarjo, dan Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan. Kami juga akan menambah personil dari Brimob Kepolisian Daerah Jatim sebanyak 500 petugas yang dilengkapi dengan mobil water canon," kata Kepala Bina Mitra Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Surabaya Sri Setyo Rayahu, Rabu (27/1) di Surabaya.

Di Jakarta, Polda Metro Jaya menyiagakan 10.000 personel untuk mengamankan aksi demonstrasi besar menyambut 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono pada 28 Januari 2010 di Jakarta. Namun, pengerahan jumlah personel itu melihat kondisi di lapangan.
"Pengamanan pada 28 Januari situasional, tapi 10.000 anggota disiapkan," ucap Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Boy Rafli Amar di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (25/1/2010).
Di Jakarta demontrasi mendapat dukungan massa dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB) yang akan digelar Kamis (28/1/2010) besok terus bertambah. Sekjen DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ton Abdillah Has yang juga koordinator lapangan aksi GIB, pagi ini menjelaskan, 10 organisasi mahasiswa, pemuda, dan rakyat sudah menyatakan bergabung dengan aksi GIB nanti.