GILIRAN KEPALA DESA UNJUK RASA DI GEDUNG DPR

JAKARTA (22/2/2010)  Puluhan ribu kepala desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) hari ini berunjuk rasa mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut disetujuinya Rancangan Undang-undang (RUU) Desa dan RUU Pembangunan Pedesaan.
   
Dalam unjuk rasa tersebut, kepala desa dan perangkat desa datang dari seluruh Indonesia menggunakan bis sewaan yang berjumlah lebih dari 900 bis. Menurut estimasi, biaya penyewaan satu bis untuk perjalanan dari luar Jakarta berkisar antara Rp 8 – 10 juta sehingga setidaknya Rp9 mililar dibutuhkan Parade Nuasantara utuk menggelar unjuk rasa hari ini. Parade Nusantara tidak membiayai aksi unjuk rasa dan juga tidak meminta sponsor dari pihak manapun karena kegiatan ini dibiayai secara swadaya oleh kepala desa dan warganya masing-masing.

Aksi Parade Nusantara ini adalah pilihan paling akhir setelah semua jalur yang diupayakan bertahun-tahun mengalami jalan buntu. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, UU Pemerintahan Desa dan UU Pembangunan Perdesaan ini telah diperjuangkan oleh Parade Nusantara sejak akhir tahun 2006 dan terus dikawal. Tapi, hingga sekarang, janji dan kenyataan tak beriringan, UU Desa  akhirnya mentah dan mengalami kegagalan untuk ditetapkan sebagai Undang-undang.

GILIRAN PERANGKAT DESA DEMO KE DPR

Ratusan perangkat desa dari beberapa daerah yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar aksi damai di depan Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta Rabu (3/2/2010) menuntut status kepegawaian menjadi PNS dan menuntut pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Perangkat desa bukan hanya kepala desa (kades), sekretaris desa (sekdes) tetapi juga kaur pemeritahan, kaur ekonomi dan pembangunan, kaur kesra. Saat ini baru sekdes yang diangkat menjadi PNS.